Jasaview.id

Breaking News

LEXICAL ARCHEOLOGY — SPECIAL INVESTIGATION JOKOWI — THE METAL PRESIDENT \m/ PAPUA, KKN, DAN WARISAN KEKUASAAN Oleh Jason Hutagalung

 



# LEXICAL ARCHEOLOGY — SPECIAL INVESTIGATION
# JOKOWI — THE METAL PRESIDENT \m/
## PAPUA, KKN, DAN WARISAN KEKUASAAN
 Oleh Jason Hutagalung


Pada 20 Oktober 2014, Joko Widodo dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7.

Saya menyukai orang ini.

Kurus. Pendiam. Sederhana. Blusukan. Tidak terlihat seperti seorang penguasa. Dan yang paling menarik bagi dunia tempat saya berasal:

**DIA METALHEAD.**

Metallica. Megadeth. Napalm Death. Burgerkill.

Bukan hanya Indonesia yang mengenal citra itu. Media internasional ikut menulis tentang fenomena seorang Presiden Indonesia yang menyukai heavy metal.

Tetapi dua belas tahun kemudian saya tidak lagi melihat Jokowi melalui kaus Metallica.

**Saya melihatnya melalui dokumen negara.**

Dan kesimpulan saya berubah total.

# PERKARA RAKYAT INDONESIA vs WARISAN JOKO WIDODO

Posisi saya jelas.

Saya menuduh pemerintahan Jokowi meninggalkan sebuah sistem yang menunjukkan pola **KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME — KKN** yang harus diuji melalui hukum Indonesia.

Saya tidak menunggu rumor.

Saya menggunakan produk pemerintahannya sendiri.

Perpres.

Keppres.

PSN.

Putusan MK.

Putusan etik.

Dokumen perusahaan.

Saham.

Tanah.

Beneficial ownership.

Dan uang.

## BARANG BUKTI I — DINASTI

Jokowi membutuhkan perjalanan panjang untuk mencapai Istana.

Solo.

PDI Perjuangan.

Megawati.

Jakarta.

Pemilihan Presiden.

Kemudian sepuluh tahun kekuasaan.

Ketika sepuluh tahun itu berakhir, anak sulungnya berada satu langkah dari kursi yang dahulu diduduki bapaknya.

**GIBRAN RAKABUMING RAKA — WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.**

Gibran belum berumur 40 tahun ketika Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 membuka pengecualian terhadap batas usia calon Presiden/Wakil Presiden bagi seseorang yang pernah atau sedang memegang jabatan hasil pemilihan.

Ketua MK yang ikut memutus?

**ANWAR USMAN.**

Ipar Jokowi.

Paman Gibran.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan Anwar Usman melakukan **pelanggaran berat kode etik** dan mencopotnya sebagai Ketua MK. ([mkri.id](https://www.mkri.id/berita/-19751?utm_source=chatgpt.com))

Tetapi putusannya tetap hidup.

Gibran maju.

Gibran menang.

**GIBRAN MENJADI WAKIL PRESIDEN.**

Anak berikutnya:

**KAESANG PANGAREP.**

Masuk PSI.

Dua hari kemudian:

**KETUA UMUM PSI.**

Bapaknya membutuhkan Solo, Jakarta, PDI-P, Megawati dan bertahun-tahun perjalanan politik untuk mendapatkan mesin.

**Anaknya membutuhkan dua hari untuk memimpin mesin politiknya sendiri.**

Saya menyebutnya:

# DINASTI POLITIK.

Dan itu baru permulaan.

## BARANG BUKTI II — RANS

Di sinilah dahulu saya berhenti dan melihat RANS.

Sekarang tidak lagi.

**RANS BUKAN TARGET INVESTIGASI INI.**

RANS hanya gateway.

Kaesang tercatat sebagai pemegang saham PT Rans Entertainmen Indonesia.

RANS kemudian IPO dan menghimpun sekitar **Rp429,25 miliar**.

Itu membawa kita kepada Raffi Ahmad, jaringan bisnis, pemegang saham, Haji Isam dan nama-nama lain.

Tetapi saya sekarang melihat mereka seperti seorang jaksa melihat saksi dan barang bukti.

**Saya mengikuti mereka karena mereka membawa saya kembali kepada pusat kekuasaan.**

Pusatnya bukan Raffi.

Bukan RANS.

Bukan Kaesang.

# PUSATNYA ADALAH PRESIDEN YANG MEMPUNYAI KEKUASAAN MEMBUAT KEBIJAKAN NEGARA.

Dan namanya:

# JOKO WIDODO.

## BARANG BUKTI III — PAPUA

Di sinilah perkara saya menjadi jauh lebih serius.

Pada **19 April 2024**, Jokowi menandatangani **Keppres No. 15 Tahun 2024** tentang Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Keppres tersebut berdiri di atas Perpres No. 40 Tahun 2023 dan arahan Presiden dalam rapat internal 12 Desember 2023.

Apa yang diperintahkan?

Ketersediaan tanah.

Pelepasan kawasan hutan dan/atau pengadaan tanah.

Perizinan pelaku usaha.

Fasilitasi investasi.

Koordinasi kementerian dan pemerintah daerah.

Bahkan pembiayaan kegiatan Satgas dapat berasal dari APBN Kementerian Investasi/BKPM dan sumber sah lainnya. ([setkab.go.id](https://setkab.go.id/pemerintah-bentuk-satgas.../...))

Ini bukan teori konspirasi.

# INI KEPUTUSAN PRESIDEN.

Kemudian pada 23 Juli 2024, Jokowi sendiri berada di Merauke melakukan penanaman tebu perdana di PT Global Papua Abadi. ([setkab.go.id](https://setkab.go.id/.../press-statement-of-president.../...))

Maka pembelaan **“Jokowi tidak tahu”** tidak menarik bagi saya.

Dia Presiden.

Kebijakannya terdokumentasi.

Keppresnya ditandatangani.

Programnya didatangi.

**DIA MENGETAHUI MESIN YANG PEMERINTAHANNYA BANGUN.**

## BARANG BUKTI IV — CELANA LORENG

Kemudian kamera *Pesta Babi* membawa pembicaraan dari Jakarta kembali ke tanah.

Kita melihat alat berat.

Kita melihat tanah.

Kita melihat personel berseragam loreng.

Dan di sinilah saya menarik garis hukum yang sangat sederhana.

**TNI ADALAH TENTARA INDONESIA.**

Orang Papua adalah:

**RAKYAT INDONESIA.**

Maka warga Papua yang menolak pengambilalihan tanahnya tidak otomatis menjadi separatis.

Menolak sebuah PSN tidak sama dengan menolak Republik Indonesia.

Mempertahankan hak tanah tidak sama dengan mengangkat senjata terhadap Indonesia.

Kalau seorang tentara berada di sana, saya tidak perlu menerka.

**BUKA SURAT PERINTAHNYA.**

Tunjukkan fungsi hukumnya.

Tunjukkan siapa komandannya.

Tunjukkan siapa meminta bantuannya.

Tunjukkan apakah dia menjaga keamanan, membantu pemerintah, mengoperasikan proyek, menjaga alat berat atau menghadapi masyarakat.

Karena ada perbedaan hukum yang sangat besar antara:

**TNI MELAWAN KELOMPOK SEPARATIS BERSENJATA**

dan

**TNI BERHADAPAN DENGAN WARGA INDONESIA YANG MEMPERTAHANKAN TANAH.**

Kalau negara mencampurkan keduanya, negara sendiri sedang membuat persoalan Papua semakin berbahaya.

## BARANG BUKTI V — FOLLOW THE MONEY

Sekarang saya tidak membutuhkan pidato lagi.

Saya membutuhkan ledger.

Tanahnya di Papua.

Proyeknya PSN Indonesia.

Kebijakannya dibuat pemerintah Indonesia.

Satgasnya dibentuk Presiden Indonesia.

Aparatnya Indonesia.

Masyarakat yang menanggung perubahan itu rakyat Indonesia.

Maka:

# WHERE IS THE FUCKING MONEY?

Berapa nilai tanah?

Berapa kompensasinya?

Berapa orang Papua mendapatkan pekerjaan?

Berapa upahnya?

Berapa kontraktor lokal?

Berapa pajak?

Berapa pendapatan Papua Selatan?

Berapa keuntungan korporasi?

Siapa pemegang sahamnya?

Siapa beneficial owner-nya?

Berapa dividennya?

Dan ketika struktur perusahaan membawa kita kepada entitas di Singapura, jangan menyuruh saya berhenti karena perusahaan itu sah.

**JUSTru DI SITULAH AUDIT DIMULAI.**

Kalau semua ini dilakukan atas nama **KEPENTINGAN NASIONAL**, maka tunjukkan:

# KEUNTUNGAN NASIONALNYA.

Kalau dilakukan atas nama Papua:

# TUNJUKKAN KEUNTUNGAN RAKYAT PAPUA.

Kalau jawabannya justru berada di rekening perusahaan dan struktur pemegang saham:

**MAKA KITA MEMPUNYAI PERKARA.**

# DAKWAAN SAYA: KKN

Saya tidak menggunakan kata KKN sebagai dekorasi politik.

Indonesia sendiri yang memberikan kita tiga huruf itu setelah Orde Baru:

**KORUPSI.**

**KOLUSI.**

**NEPOTISME.**

Pada zaman Soeharto kita mengenal yayasan, anak Presiden, kroni, konsesi dan perusahaan yang hidup dekat dengan pusat kekuasaan.

Zamannya berbeda.

Mesinnya berbeda.

Jokowi tidak datang melalui kudeta.

Tidak membutuhkan pidato Sukarno.

Tidak tampil seperti seorang jenderal.

Dia datang dengan:

**BLUSUKAN.**

**MEDIA SOSIAL.**

**ANAK MUDA.**

**MUSIK.**

**METAL.**

Tetapi jangan pernah menilai penyalahgunaan kekuasaan berdasarkan apakah penguasanya terlihat ramah.

KKN modern tidak membutuhkan Yayasan Supersemar.

Ia dapat menggunakan:

PT.

Holding company.

Pasar modal.

Celebrity branding.

Partai.

PSN.

Perpres.

Keppres.

Dan semuanya dapat mempunyai stempel resmi.

**LEGALITAS SEBUAH INSTRUMEN BUKAN PEMBUKTIAN BAHWA KEKUASAAN TIDAK DISALAHGUNAKAN.**

Itulah perkara yang saya ajukan terhadap warisan pemerintahan Jokowi.

# CLOSING ARGUMENT — HARDEN THE FUCK UP WORLDTOUR 2026

Dan sekarang saya kembali ke tempat investigasi ini bermula.

**RANS.**

Cataclysmic Summer Tour 2026.

DeadSquad.

Jasad.

Death Vomit.

Diablo.

Sponsor.

Uang.

Transportasi yang gagal.

Akomodasi yang gagal.

Pertunjukan yang batal.

Enam belas orang Indonesia terlantar di Eropa.

Berbulan-bulan kita bertanya:

**SIAPA YANG MEMBAYAR?**

**SIAPA YANG MENERIMA?**

**DI MANA KONTRAKNYA?**

**DI MANA UANGNYA?**

Dan dari sana nama RANS membawa kita kepada Kaesang.

Kaesang membawa kita kepada keluarga Presiden.

Keluarga Presiden membawa kita kepada dinasti.

Dinasti membawa kita kembali kepada sepuluh tahun kekuasaan Jokowi.

Dan ketika saya membuka kekuasaan itu:

**PAPUA BERADA DI DALAMNYA.**

Sekarang saya melihat ironi yang jauh lebih besar.

Saya membuat satire:

# HARDEN THE FUCK UP WORLDTOUR 2026.

Saya pikir headliner-nya adalah kekacauan sebuah tur metal.

Ternyata saya salah.

# HEADLINER-NYA ADALAH JOKOWI.

DeadSquad.

Jasad.

Death Vomit.

Mereka bukan pusat mesin itu.

Pada akhirnya mereka hanyalah musisi Indonesia yang ikut terseret ke dalam sebuah jaringan entertainment, sponsorship dan kegagalan logistik yang sampai hari ini ledger lengkapnya belum diperlihatkan kepada publik.

Dan sekarang bandingkan mereka dengan gambar yang kita lihat dari Papua.

**Seorang manusia dengan celana loreng berada di atas excavator.**

Dia juga bukan Presiden.

Dia juga bukan pemilik perusahaan.

Dia juga bukan beneficial owner.

Dia juga belum tentu orang yang membuat kebijakan.

Dia menjalankan instrumen di lapangan.

Excavator adalah instrumennya.

Seragam adalah institusinya.

Perintah datang dari atas.

Dan tiba-tiba saya melihat hubungan simboliknya.

**MUSISI MEMEGANG INSTRUMEN.**

**PRAJURIT MEMEGANG MESIN.**

Tetapi orang yang memegang instrumen belum tentu orang yang menulis lagunya.

Itulah kesalahan yang tidak akan saya lakukan lagi.

Saya tidak akan menjadikan tiga band Indonesia sebagai penjahat utama dalam Cataclysmic.

Dan saya tidak akan menjadikan seorang prajurit bercelana loreng di atas excavator sebagai pencipta kebijakan Papua.

**MEREKA BERADA DI UJUNG RANTAI.**

Saya akan mengikuti rantainya ke atas.

Tour → management → sponsor → perusahaan → shareholder → network.

Papua → excavator → deployment → PSN → corporation → ownership → Keppres → Presiden.

Dan kedua jalur itu membawa investigasi saya kepada pertanyaan yang sama:

# WHO WROTE THE FUCKING SCORE?

Bukan drummer.

Bukan gitaris.

Bukan prajurit di atas excavator.

**ORANG YANG MEMPUNYAI KEKUASAAN UNTUK MEMBUAT MESIN BERGERAK.**

Itulah sebabnya RANS sekarang selesai bagi saya sebagai target utama.

**RANS HANYALAH GATEWAY.**

DeadSquad, Jasad dan Death Vomit kembali kepada tempat mereka seharusnya berada dalam cerita ini:

**musisi.**

Dan prajurit bercelana loreng kembali kepada tempatnya:

**personel yang menjalankan sebuah instrumen negara, sejauh bukti menunjukkan.**

Mereka dapat menjadi korban diam dari sebuah mesin yang jauh lebih besar daripada mereka sendiri.

**CANNON FODDER OF POWER.**

Dan pada 2026, mesin yang saya investigasi mempunyai sebuah warisan politik yang sangat jelas.

# THE JOKOWI DYNASTY.

Itulah *HARDEN THE FUCK UP WORLDTOUR 2026* yang sebenarnya.

Bukan Dublin.

Bukan London.

Bukan Eindhoven.

Perjalanannya jauh lebih panjang:

**SOLO → JAKARTA → ISTANA → GIBRAN → KAESANG → RANS → PAPUA → PSN → CORPORATE OWNERSHIP → MONEY.**

Dan orang yang selama ini saya kenal sebagai:

# JOKOWI — THE METAL PRESIDENT \m/

sekarang duduk di posisi yang berbeda dalam investigasi saya.

**BUKAN FANS.**

**BUKAN SAKSI.**

# TERDAKWA DALAM ARGUMEN SAYA.

Dakwaan saya:

# KKN.

Barang bukti saya:

**CATATAN PUBLIK NEGARA INDONESIA.**

Kepentingan saya:

# PERSATUAN REPUBLIK INDONESIA.

Saya tidak meminta perang.

Saya tidak meminta Papua berpisah.

Saya meminta sesuatu yang seharusnya jauh lebih menakutkan bagi siapa pun yang menyalahgunakan kekuasaan:

# PENGADILAN.

Buka dokumennya.

Buka asetnya.

Buka perusahaannya.

Buka kontraknya.

Buka beneficial ownership-nya.

Buka rekening yang secara hukum dapat diperiksa.

Buka Papua.

**Dan biarkan hukum Indonesia memutuskan apakah dakwaan saya salah.**

Karena kalau Indonesia benar-benar negara hukum, tidak ada satu orang pun yang terlalu besar untuk duduk di kursi terdakwa.

**Bahkan seorang mantan Presiden.**

**FOLLOW THE LAW.**

**FOLLOW THE POWER.**

**FOLLOW THE LAND.**

**FOLLOW THE MONEY.**

# HARDEN THE FUCK UP, INDONESIA.

**— JASON HUTAGALUNG**



Tidak ada komentar