LEXICAL ARCHEOLOGY — INVESTIGATION 07 DARI SABANG SAMPAI MERAUKE — WE ARE INDONESIA PAPUA: KETIKA “PEMBANGUNAN” MEMBANGUN TANAH, TETAPI BELUM TENTU MEMBANGUN RAKYATNYA Oleh Jason Hutagalung
AUTHORSHIP NOTICE: Original investigation and writing by Jason Hutagalung. AI was used only to create the accompanying visual artwork
LEXICAL ARCHEOLOGY — INVESTIGATION 07
PART I
DARI SABANG SAMPAI MERAUKE — WE ARE INDONESIA
PAPUA: KETIKA “PEMBANGUNAN” MEMBANGUN TANAH, TETAPI BELUM TENTU MEMBANGUN RAKYATNYA
Oleh Jason HutagalungUntuk Tanah Airku, Indonesia
Papua Selatan sedang mengalami salah satu transformasi tanah dan ekonomi terbesar di Indonesia.
Dan ini bukan proyek yang muncul begitu saja dari perusahaan swasta.
Ini adalah program yang didorong oleh Pemerintah Indonesia atas nama kepentingan nasional.
Pada 2023 pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati.
Kemudian pada April 2024 Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Papua Selatan melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024.
Tugas pemerintah bukan kecil.
Negara ikut memastikan ketersediaan tanah, mengoordinasikan administrasi pertanahan, memfasilitasi kebutuhan pelaku usaha dan mempercepat perizinan.
Kemudian proyek gula dan bioetanol Merauke masuk ke dalam struktur Proyek Strategis Nasional.
Untuk Klaster 3 saja, pemerintah menyebut kawasan sekitar 633.763 hektare, melibatkan sembilan badan usaha, dengan rencana investasi sekitar US$5,62 miliar atau Rp83,27 triliun.
Pada 23 Juli 2024 Presiden Jokowi datang langsung ke Sermayam, Merauke, melakukan penanaman tebu perdana di perkebunan PT Global Papua Abadi.
Bahasa yang digunakan pemerintah jelas:
ketahanan pangan, swasembada gula, bioetanol dan kepentingan nasional.
Jadi jangan salah membaca apa yang sedang terjadi.
NEGARA ADA DI DALAM PROYEK INI.
Pemerintah membuat kebijakannya.
Pemerintah membentuk Satgas.
Pemerintah memfasilitasi tanah dan perizinannya.
Pemerintah mendorong investasinya.
Dan TNI juga hadir mendukung program ketahanan pangan pemerintah di Papua Selatan.
Pada Mei 2024 Panglima TNI meninjau kawasan Food Estate di Nggutibob, Sermayam. TNI sendiri menyatakan dukungannya terhadap program strategis pemerintah, termasuk proyek pompanisasi untuk ribuan hektare lahan.
Di sinilah kita harus berhenti melihat Papua hanya melalui perdebatan lama:
INDONESIA versus PAPUA.
Karena ada persoalan ekonomi yang jauh lebih sederhana di depan mata.
PEMBANGUNAN UNTUK SIAPA?
Tanahnya Papua.
Proyeknya dijalankan atas nama Indonesia.
Negara menyediakan kebijakan dan kapasitas.
Perusahaan mendapatkan kesempatan ekonomi bernilai puluhan triliun rupiah.
Tetapi masyarakat Papua seharusnya tidak menjadi penonton pembangunan di atas tanah mereka sendiri.
Bahkan pemerintah sendiri pernah mengatakan bahwa tenaga kerja lokal harus diprioritaskan dan investor jangan membawa seluruh tenaga kerja dari luar.
Maka ukurannya sederhana.
Kalau pembangunan ini memang untuk Papua, orang Papua harus berada di dalam mesin ekonominya.
Bukan hanya menerima kompensasi.
Bukan hanya menjadi buruh paling bawah.
Bukan hanya menerima CSR.
Mereka harus mendapatkan pekerjaan, keterampilan, kontrak, manajemen dan kemampuan untuk membangun perusahaan mereka sendiri.
Dan di sinilah kehadiran kapasitas TNI menjadi persoalan ekonomi yang perlu diperiksa.
Kalau personel negara melakukan pekerjaan operasional yang sebenarnya mempunyai nilai tenaga kerja, negara harus dapat menjelaskan mengapa fungsi tersebut tidak menjadi kesempatan kerja dan pelatihan bagi masyarakat setempat.
Karena TNI sudah digaji oleh negara.
Sementara seorang pemuda Papua yang mendapatkan pekerjaan tersebut memperoleh upah, pengalaman dan keterampilan yang dapat menjadi profesi sepanjang hidupnya.
JANGAN BILANG KITA MEMBANGUN PAPUA KALAU YANG DIBANGUN HANYA TANAHNYA.
Bangun manusianya.
Sebuah excavator bukan hanya mesin.
Bagi seorang operator, mesin itu adalah profesi.
Pabrik bukan hanya bangunan.
Bagi teknisi, mekanik, welder, electrician, supervisor dan engineer, pabrik adalah karier.
Proyek ini seharusnya menjadi kesempatan untuk menciptakan satu generasi tenaga industri Papua.
Karena suatu hari proyek selesai.
Perusahaan dapat berganti pemilik.
Komoditas dapat berubah harga.
Tetapi keterampilan tetap berada pada manusianya.
Dan sekarang kita sampai kepada sesuatu yang lebih besar.
Dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita telah membawa gambar dari lapangan kepada publik: tanah, masyarakat adat, pembukaan kawasan, alat berat, perusahaan dan kehadiran militer dalam lingkungan pembangunan Papua Selatan.
Pembuat film tersebut melihat persoalan kolonialisme dan perampasan tanah.
Tetapi gambar yang sama memperlihatkan sesuatu yang lebih luas.
Papua bukan hanya cerita tentang Papua.
Papua memperlihatkan bagaimana tanah dapat masuk ke dalam proyek nasional, bagaimana negara dapat memobilisasi kekuasaannya, bagaimana perusahaan masuk, dan bagaimana sumber daya kemudian berubah menjadi komoditas.
Dan komoditas berubah menjadi uang.
Di situlah Investigation 07 berubah arah.
Karena kalau kita hanya melihat bulldozer, kita hanya melihat permukaan.
Di belakang bulldozer ada perusahaan.
Di belakang perusahaan ada pemilik.
Di belakang pemilik ada modal.
Dan di belakang modal ada orang yang menerima keuntungan.
Papua memberikan kita bukti yang dapat dilihat dengan mata.
Sekarang kita harus membuka ledger-nya.
Karena mungkin persoalan terbesar bukan siapa yang mengoperasikan excavator.
Persoalan terbesar adalah:
SIAPA YANG MEMILIKI EKONOMI YANG MEMBUAT EXCAVATOR ITU BERGERAK?
Tidak ada komentar